“PERPPU ini semacam interplay antara kecemasan dan kedunguan, hasilnya adalah PERPPU. Karena nggak pernah persis dalilnya apa. Saya kasih contoh yang lebih formil supaya tidak disebut sebagai hoax. Tadi, di Metro TV saya mendengar kalimat Presiden ketika menerangkan ashbabun nuzul dari PERPPU ini, verbatimnya saya kutipkan, ‘PERPPU dimaksutkan terhadap mereka yang menyalahgunakan kebebasan yang telah diberikan’. Saya headline itu ya, ‘kebebasan yang telah diberikan’. Saya mau terangkan, bahwa, ucapan Presiden itu akan berakibat panjang kepada sistem konstitusi kita. Dia menyebut kebebasan yang telah diberikan. Oleh siapa? Ya oleh pemerintah karena yang mengucapkan adalah pemerintah. Kebebasan itu tidak pernah diberikan, itu berdasarkan pada natural rights. Bahkan konstitusi tidak memberikan kebebasan. Tugas pemerintah adalah melindungi kebebasan. Bukan mengambil ulang. Karena hak itu tidak diberikan oleh konstitusi. Hak kita datang dari natural rights. Yang ada di konstitusi adalah hak yang bisa dipermainkan secara politis. Jadi kalau kita ada di dalam permainan politik, seperti di dalam popular sovereignty, di situ bekerja hak-hak kebebasan politik. Tapi basisnya adalah natural rights. Jadi hak itu tidak diberikan oleh pemerintah.”
“Jadi sebetulnya seluruh isi dari PERPPU itu filosofinya adalah mengambil kembali kebebasan yang diberikan oleh pemerintah, di situ salah kaprah luar biasa. Ini soal fundamental bernegara.”
“Hal yang juga berkaitan dengan itu, kita langsung melihat tadi, Pak [Todung] Mulya Lubis misalnya, Pak Menteri, ragu-ragu memberi argumen. Jadi keragu-raguan itu memperlihatkan bahwa ada kekacauan berpikir, atau ada persekongkolan yang belum selesai. Itu dasarnya kenapa orang ragu-ragu.”
“Saya lihat beberapa sumber resmi dari istana. Saya melihat […] gagap memberikan argumen. Jadi kalau saya balik pada ucapan Presiden Jokowi, dia bilang bahwa, ‘PERPPU ini ditujukan kepada mereka yang menyalahkan kebebasan yang telah diberikan’. Itu kalau di luar negeri, ucapan itu, bisa mengakibatkan seorang Presiden di-impeach. Karena dia nggak paham dengan basis dari filosofi konstitusi, yang disebut liberty itu.”
“Tetapi saya nggak bisa bilang Presiden bodoh di dalam soal filosofi. Tidak. Karena di depan mic Presiden waktu mengucapkan kalimat itu, ada tiga lembar kertas, seperti kebiasaan Beliau membawa tiga lembar kertas, berarti dia di-brief, atau dibisiki oleh lingkungannya. Nah, yang bodoh lingkungannya ini. Karena tidak memberi feeding yang sempurna pada Presiden. Sehingga Presiden salah memahami arti kebebasan dalam sistem konstitusi kita.”
“Kalau dikatakan misalnya ini demi mereka yang akan membubarkan negara, loh dalam teori membubarkan negara itu macam-macam kualifikasinya. Anda mau alter the government, melampaui pemerintah karena pemerintah salah, itu juga adalah tindakan membubarkan [negara]. Atau Anda misalnya mau abolish, itu dua istilah yang berbeda, tapi tidak pernah dijelaskan tujuan PERPPU ini apa? Mencegah mereka meng-abolish atau sekedar yang meng-alter pemerintah, melampaui.”
“Lalu dikatakan ini tidak pancasilais mereka. Loh kalau tindakan mereka justru berbeda hanya karena pancasila sekedar menghasilkan PERPPU, utang, dan Pansus, jelas pancasila mesti dikritik. Jadi tidak pernah jelas apa yang diinginkan oleh pemerintah.”
“Kalau dikatakan bahwa ini agar Indonesia tetap berbasis pada satu pikiran pancasilais, sehingga ideologi lain tidak bisa. Aceh itu sudah beda sama sekali. Sistem pemerintahannya sudah lain. Ideologi di situ sudah lain. Syariat Islam ada di situ. Toh bisa hidup. Apa bedanya itu?”
“Sekali lagi, kita bermain-main dengan upaya untuk menyembunyikan semacam kebencian politik pada satu kelompok, lalu memanfaatkan itu untuk diam-diam menghukum kelompok yang lain. Bahayanya saya kira ada di situ.”
“Pepatah mengatakan, ‘there is a black-sheep in every flock’, selalu ada kambing hitam di dalam kumpulan kambing. Tidak ada soal […] tidak semua kambing hitam. Tapi menyebut kambing hitam artinya seluruhnya berarti hitam. Satu kesalahan pars prototo dalam logika itu. Itu yang bahayanya, seringkali pemerintah bikin kesalahan logis macam itu. Dan kita tidak bisa diamkan cara berpikir semacam itu.”
“Yang lain misalnya, Pak Wiranto menyebut begini, ‘kita belum bersatu karena itu belum PERPPU agar supaya kita punya [..] yang sama untuk menghadapi globalisasi. Lain lagi jalan pikirannya. Jadi PERPPU dibuat agar supaya kita bersatu menghadapi globalisasi itu. Jadi Anda liat kekacauan pikiran demi kekacauan pikiran diperlihatkan pemerintah. Sehingga yang terjadi sekarang bukan kegentingan yang memaksa tapi memaksakan kegentingan.”
Rocky Gerung
Music MP3
